Anak Asuh Bernama Indonesia

Anak Asuh Bernama Indonesia – Melihat berita berseliweran di sana-sini tentang DPR, demo, RKUHP, dan beberapa kata kunci yang menyertainya membuat mengingat beberapa tulisan Emha, atau yang agak lebih jauh, saya mengingat ucapan mendiang Gusdur, bertahun-tahun lalu. Di tulisan ini, saya mau banyak ngutip tulisan Emha yang sekiranya “ngena” banget pada fenomenal belakangan.

Berbagai macam berita kemudian muncul, ini bilang begini, ini bilang begitu, kemudian sebagai netizen, saya harus sadar betul bahwa kamera hanya mengikuti bola saat bola menggelinding dalam kompetisi di lapangan. Kamera mengikuti pemain yang menendang bola. Saya tidak boleh lupa bahwa ada pemain yang sedang tidak “bersama” dengan bola, ada pemain yang duduk di bangku cadangan, ada pula hal-hal lain yang sama sekali tidak ditangkap kamera, baik karena kelemahan kamera itu sendiri atau memang sengaja hanya menyorot pada hal-hal yang mementingkan orang tertentu saja. Intinya, saya tidak boleh percaya penuh pada media, *hehehe. Di sinilah ujian besar sebagai netizen guys.

Hati saya hanya merasa njarem, “bagaimana orang yang bekerjanya untuk rakyat, tidak pernah menempatkan rakyat pada prioritas kerjanya.”

Pergi dari satu klik satu klik yang lain. Gemasnya saya pada Fahri Hamzah, perasaan utang budi pada Mahasiswa Indonesia, tidak hanya saat ini, apalagi tahun 1998. Juga perasaan geram-geram lainnya.

Saya diam. Sesaat saya bertanya pada diri sendiri. Secara administratif, saya adalah orang Indonesia. Saya tidak bisa memilih itu. Saya ditakdirkan Tuhan begitu adanya. Hingga saat ini, saya hidup dalam masa kepemimpinan enam presiden yang berbeda. Pun saya hanya bisa menerima siapa-siapa yang katanya memimpin. Jika saya memilih, sejauh ini berkesempatan tiga kali pemilu. Pilihan saya selalu tidak pernah autentik. Saya jelas “dipaksa” memilih orang-orang pilihan partai politik.

Saya diam lagi. Hingga kepala saya mengingat bahwa saya sedang dalam hari-hari bolak-balik membaca setumpuk tulisan dalam daur. Curhatan saya di sini.

Daur pertama, disatukan dalam sebuah buku berjudul “Anak Asuh Bernama Indonesia.” Kenapa anak asuh itu bernama Indonesia? Kenapa tidak Bambang saja? atau Momo saja? Mengapa pula Indonesia dijadikan sebagai anak asuh. Siapa Indonesia itu? Kenapa harus Indonesia dijadikan anak asuh?

Begitulah Mbah Nun. Lalu, saya pikir jawabannya ada di tulisannya di dalam tulisan pemimpin yang tuhan. Itu dalam buku yang berbeda dengan Daur.

Begini;

Akan tetapi, karena sliwar sliwer kekejaman, kekejian, dan kebusukan kemanusiaan tidak kunjung reda, akhirnya saya mengakali hati saya dengan menganggap bahwa di dunia ini, utamanya di Indonesia, saya bertugas momong bayi atau mengasuh anak kecil.

Kalau bayi yang kita gendong tiba-tiba kencing, bahkan beol sehingga “mengotori” pakaian kita, setidaknya ada dua fakta yang terjadi. Pertama, kita tidak menyimpulkan bahwa bayi itu bersalah sehingga tak kita tabok, campakkan, atau santet. Kedua, bagi si bayi, kita tidak ada. Bayi belum lengkap. Susunan saraf kesadaran di otaknya belum mencukupi untuk menyerap informasi secara utuh atau menjadi alat kesadaran tentang keberadaan kita. Bagi si bayi yang kita gendong, kita mungkin sedikit dan sekilas ada. Namun, hanya sosok abstrak, hanya sentuhan sedikit pada mesin naluri dan perasaan. Kita belum ada dalam kesadarannya.

Demikian pun posisi Tuhan pada dan di Indonesia. Meskipun resmi konstitusional dicantum Tuhan Yang Maha Esa, pada manusia Indonesia terutama pemerintahnya, kebenaran Tuhan masih sebatas pada sosok gaib di permukaan instingnya. Umumnya, rakyat Indonesia mengenali Tuhan secara samar-samar, meskipun mereka berposisi baik, memiliki naluri untuk menghormati Tuhan.

Pada pemerintah dan kumpulan makhluk yang menjulur-julurkan lidah padanya, sosok samar-samar Tuhan Yang Maha Esa itu direkrut menjadi anasir dan logo nasional, warna ikon, jargon, komponen emblem di kostum golongannya. Ia dipakai sewaktu-waktu untuk memastikan keuntungan yang diperjuangkan demi kepentingan subjektifnya.

Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah bisa benar-benar di perilaku “bayi-bayi” nasionalisme, bayi policy pemerintahan, bayi perilaku pejabat-pejabat, bayi undang-undang ini dan peraturan itu, bayi keputusan sini dan ketetapan sana. Tuhan tidak tampak perannya di mekanisme perpolitikan nasional. Bahkan, tidak sungguh-sungguh ada di Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Yang muncul hanya simbolisme ikonnya.

Kalau bicara substansi, kalau paham lipatan logika dan tikungan-tikungan dialektika, seluruh perilaku elite nasionalisme sekarang ini, kalau ditektualisasikan mengandung kalimat;

“Ah, apa Tuhan ada” atau lebih advanced, “Halah, toh Tuhan tidak ada.”

“Toh kecurangan, kebohongan, manipulasi, korupsi, dan kemunafikan, tidak pernah terbukti mendapatkan balasan langsung dari Tuhan.”

“Sudah berapa era pemerintah menyusahkan rakyat, buktinya aman-aman saja, tidak ada hukuman apa-apa.”

“Ah, aslinya Tuhan memang tidak benar-benar ada.”

Seluruh perilaku elite nasional mencerminkan anggapan bahwa Tuhan itu dongeng belaka.

“Barang siapa berbuat sezarah kebaikan akan memperoleh pahala. Barang siapa melakukan sezarah kejahatan akan menerima hukumannya. Buktinya mana?” hahahah… jangankan sezarah. Korupsi triliunan, pembangunan kota metropolitan baru tanpa izin, menjambret pulau-pulau, monopoli modal raksasa, barisan bangunan di pantai utara Pulau Jawa yang kelak memantati penduduk pulau utama Indonesia, otoritas dan uang negara dicawuk untuk perusahaan pejabatnya, ribuan modus korupsi kreatif ala Indonesia, mana ‘syarron yaroh’-nya? Mana hukuman Tuhan pada mereka?”

Memang sekarang ini kita seakan-akan sedang mengalami satu era saat Pancasila sangat keras diteriakkan, dibangkitkan, dan dihidup-hidupkan kembali sedemikian rupa. Tentu itu sangat menggembirakan.

Akan tetapi, cobalah berpikir pakai metodologi, pakai managemen pembagian fungsi, divison of “labour”, pakai anatomi peran, pakai konstruksi organisasi, pakai mantik kewajiban dan hak, dilandaskan pijakan substansi nilai, kunci makna dan kunci ilmu. Bacalah media, medos, berita tentang langkah pemerintah, seluruh lalu linta perilaku Indonesia.

Coba temukan, mana Tuhan Yang Maha Esa-nya? Mana manusianya? Mana adilnya? Mana beradabnya? Mana peraturan Indonesianya? Mana hikmatnya? Mana kebijaksanannya? Mana permusyawaratan rakyatnya? Mana rakyat dalam perwakilannya? Jangankan lagi keadilan sosial, mana bagi-nya? Mana seluruh rakyat Indonesia-nya? Fakta “seluruh” saja bukan sekadar tidak pernah mampu mewujudkan. Namun, bahkan tidak pernah beriktikad untuk ber-“seluruh”. Berjuang untuk bagian, golongan, kelompok, bukan seluruh.

Jangan menuntut substansi nilai pada bayi yang kita gendong. Jangan menagih pengetahuan, ilmu, kesadaran, apalagi kesungguhan dan kebijaksanaan. Bayi di gendongan kita kencing kapan saja pengen kencing. Buang air kapan saja dia berhajat. Menangis dengan sebab ataupun tanpa sebab. Tangannya menyentuh api, tinja, air, tinta, kencingnya sendiri, tanpa mengerti bedanya. Bagi bayi, sama saja roti atau kotoran. Pemimpin, presiden, penguasa, berhala, juga sama saja. Belum ada parameter pada bayi.

***

Begitulah Mbah Nun menulis dalam salah satu bukunya. Sebuah tulisan yang membuat saya membacanya bolak-balik, sambung dengan buku daur. Barangkali akan menjadi perjalanan yang mungkin tidak akan selesai jika menagih janji pada Indonesia selagi Tuhan saja ditiadakan.

Semoga, jika memang Indonesia adalah bayi yang sedang dimomong, kelak tumbuhlah ia. Entah kapan, tidak tahu. Tapi berlarut-larut, membaca tulisan lama Mbah Nun saja, masih sangat nyambung dengan kondisi saat ini. Apakah Indonesia belum tumbuh juga?

Entah sudah berapa lama saya dan kalian barang kali, cukup kecewa dengan negri ini. Kemudian saya ingat nasihat lainnya, jika kamu kecewa dengan negrimu, maka bangun negri yang banyak di dalam dirimu.

Hatiku njarem sekali.

 

 

3 komentar pada “Anak Asuh Bernama Indonesia

Tinggalkan Balasan